Pesantren Ekologi Berjuang dari Sejengkal Tanah

Oleh : Nissa Wargadipura/Pemimpin Pesantren Ekologi Ath Thaariq Garut

Sejarah mencatat, peran pesantren di masa penjajahan adalah menggerakan, memimpin dan melakukan perjuangan mengusir penjajah, juga memprakarsai berdirinya Negara Republik Indonesia. Pesantren telah menjadi tonggak perlawanan dan pembebasan dari segala bentuk penindasan.

Pesantren juga berperan dalam berbagai bidang secara multidimensional, baik berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan pesantren maupun diluarnya,. Dimulai dari upaya mencerdaskan bangsa, pesantren tercatat memiliki peranan penting dalam sejarah pendidikan di tanah air dan memberikan sumbangan dalam mencerdaskan rakyat. Selain sebagai lembaga pembinaan moral dan kultural. Menurut Ma’shum Pesantrenpun mempunyai tiga fungsi yakni, fungsi religious (diniyyah), fungsi social (ijtimaiyyah) dan fungsi edukasi (tarbawiyyah). Peran itu memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan keadilan social melalui pesantren lebih banyak menggunakan pendekatan kultural.

Empat Solusi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Menurut Islam

 Oleh : Ibang Lukmanurdin (Pemimpin Pesantren Ath Thaariq Garut)

Kebijakan menghidupkan tanah mati (ihya  al-mawat). Dalam hal ini syariat islam mengijinkan siapapun untuk menghidupkan tanah-tanah yang mati dengan cara mengelola dan mengarapnya. Hal ini didasarkan pada :

ﻤﻦﺍﻋﻤﺭﺍﺮﻀﺎﻠﻴﺴﺖﻷﺤﺪﻔﻬﻮﺍﺤﻖ

Siapa saya yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan milik orang lain maka dialah yang paling berhak (HR al-Bukhari(

ﻤﻥﺃﺤﺎﻁ ﺤﺎﺌﻁﺎﻋﻟﯽﺃﺮﺽﻔﻬﻲﻟﻪ

Siapa saja yang memagari sebidang tanah (kosong) dengan pagar, maka tanah itu menjadi milikinya (hr Abu Daud)

ﻤﻦﺍﺤﻳﺎﺍﺮﻀﺎﻤﯿﺗﺔ ﻔﻬﻲ ﻟﻪ

Siapa saja yang menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya (HR al-Bukhari)

Teologi Kepemimpinan

Oleh : Ibang Lukmanurdin (Pemimpin Pesantren Ath Thaariq)

Hal yang sulit dipungkiri bila kepemimpinan merupakan hal yang terpenting dalam masyarakat dimanapun. Baik sebagai pemimpinan formal maupun pemimpin nonformal diantarnya Ibnu khaldun dalam kitab Muqaddimah banyak berbicara mengenai khalifah dan imamah (kepemimpinan). Ia menarik teori bahwa manusia mempunyai kecendrungan alami untuk memimpin karena mereka diciptakan sebagai khalifah. 

Dalam sebuah Hadist Rasulullah saw bersabda Artinya: setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang ia pimpin. Dalam hadist lain  Nabi Muhammad Saw bersabda artinya : Apabila tiga orang keluar dalam sutu perjalanan, hendaknya memilih/mengangkat salah seorang diantaranya untuk jadi pemimpin dalam perjalanan ( Riwayat Abu daud). Apalagi  kepemimpinan dan organisasi seperti dua sisi mata uang, saling berkaitan dan sulit untuk bisa dipisahkan, sebab bila organisasi itu bisa maju tentu peranan pemimpin memiliki nilai penting. 

Refleksi Gerakan Buruh (May Day 2015)

Oleh : Ibang Lukmanurdin

Dalam catatan sejarah, bergolaknya gerakan serikat buruh tentu dimulai dari lahir dan menguatnya era gerakan kapitalisme. Dan kelahirannya tentu sangat cukup beralasan karena bertolak dari kepentingan langsung untuk pemeuhan dan perbaikan syarat-syarat hak-hak dasar ekonomi, social dan politik kehidupan klas ploletar. Klas ploletar menyatukan eksploitasi, ketertindasan dan harapan-harapannnya melalui serikat –serikat buruh bersamaan dengan menguatnya gerakan-gerakan kapitalisme global. Tentu kepentingan penyatuan diri itu karena kaum buruh menghadapi kekuatan-kekuatan yang sangat  besar dan sangat unggul (globalisasi). Akibatnya serikat-serikat buruh yang baru saja muncul menghadapi tindakan-tindakan refresif para majikan- majikan kaum buruh (pemodal/mandar).

Sisi lain bukanlah hal yang baru, bahwa dalam masyarakat kapitalis lembaga kekuasaan dikerahkan un tuk menghentikan, dan memenjarakan aksi-aksi kaum buruh yang mulai terorganisir dengan baik oleh para penggiat kesadaran idiologi yang progresif dan revolusioner. Penanganan ini tentu pada umumnya berlatar belakang kehawatiran bahwa gerakan serikat buruh akan melahirkan gerakan perjuangan yang lebih massif, refolusioner dan membumi. Semua itu dilakukan untuk mendudukn idiologi neo liberalism yang sering melakukan eksploitasi dan diskriminasi. Menurut Georgi Dimitrov tugas-tugas serikat buruh yakni membebaskan manusia dari eksploitasi kaum borjuasi.

Refleksi Garut : Perlukah Pemimpin Baru?

Oleh : Ibang Lukmanurdin

“Rekrutmen CPNSD hanya menghambur-hambur anggaran rakyat, namun hasilnya hanyalah bayi-bayi  birokrat yang haram “, begitulah bunyi spanduk pada pertemuan lanjutan antara Aliansi Peduli Garut dengan pihak birokrasi.

Pertemuan itu dihadiri oleh para Pejabat Garut diantaranya  Bupati, Wakil Bupati, ketua Dewan, beserta perangkat lainnya. Sebelum pertemuan itu, beberapa aksi pun digelar oleh elemen mahasiswa,. Tentu tindakan itupun dipilih dengan kecerdasan dan kesadaran politik yang besar tumbuh dikalangan mahasiswa. Bahkan bisa jadi aksi itu digelar untuk memberikan jawaban atas kegalauan yang seringkali muncul dikalangan kaum mahasiswa.

Landasan Pembangunan Garut Kedepan

Oleh : Ibang Lukmanurdin

Persoalan yang dihadapi : Permasalahan mendasar menuntut perhatian khusus dalam membangun ke depan, diantaranya adalah: (1) masih lemahnya karakter birokrasi dan rakyat; (2) belum terbangunnya sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan; (3) belum berkembangnya nasionalisme kemanusiaan serta demokrasi politik dan ekonomi; (4) belum terjawantahnya nilai-nilai utama kebangsaan dan belum berkembangnya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi dan memaknai nilai-nilai kontemporer secara bijaksana; serta (5) kegamangan dalam menghadapi masa depan serta rentannya sistem pembangunan, pemerintahan, dan kenegaraan dalam menghadapi perubahan.

Akibatnya : Berbagai permasalahan mendasar tersebut memberikan sumbangan yang besar bagi peluruhan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan sehingga agenda reformasi birokrasi pilihan penting. Penanganan yang tidak sistemik terhadap permasalahan mendasar tersebut selanjutnya melahirkan persoalan baru yang berkembang dewasa ini baik di bidang ekonomi, sosial, politik, kelembagaan, maupun keamanan di Garut.

Malapetaka dan Politik Birokrasi

Oleh : Ibang Lukmanurdin

Birokrasi yang dalam bahasa Inggris bureaucracy , berasal dari kata bereau ( berarti :meja) dan cratein (berarti :kekuasaan) dimaksud adalah kekuasaan berada pada orang-orang yang dibelakang meja . Menurut Bintoro Cjokroamidjodjo ( 1984 ) untuk mengorginisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak. Sehingga tujuannnya adanya birokrasi adalah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Dengan demikian birokrasi memiliki tanggung jawab secara yuridis formal tetapi juga tanggung jawab moral. Kenetralisasian birokrasi dijelaskan dengan jelas dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Negara mengatur secara tegas netralitas pegawai dalam pemerintahan. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut mengatur : 1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masya-rakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pem-bangunan; 2) Dalam kedudukan dan tugas sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.Mengacu aturan di atas jelas melarang keberpihakan pegawai negeri dan tuntutan sikap profesionalisme Pegawai Negeri ditengah godaan atau paksaan untuk berpolitik praktis. Namun demikian tetap saja terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh aparat Pegawai Negeri ini.

Refleksi dan Evaluasi 100 Hari Bupati Rudi Gunawan (Jalan DiTempat)

Dinamika Politik Ke-Daerahan

Oleh : Ibang Lukmanurdin (Pemimpin pada Pesantren Ath Thaariq Garut)

Membaca situasi politik pembangunan di era pemerintahan pembaruan   kabupaten Garut berada dalam ambang ketidakpastian dan ketidak jelasan dengan agenda perubahan yang diusungnya ketika sebelum terpilihan jadi pemimpin Garut di segala hal. Bahkan tidaklah berlebihan “raport merah” atau terlihat jalan di tempat. Tentu bacaan ini diperoleh akibat berbagai persoalan seperti, krisis moralitas, lemahnya  kepemimpinan Pemerintahan Kabupaten Garut, mandegnya reformasi birokrasi yang ditunjukan rendahnya motivasi dan disiplin kerja dan tidak jelasnya karir pegawai negeri sipil, rendahnya pelayanan publik, terutama di sektor-sektor penting yang mengakibatkan rendahnya IPM Kabupaten Garut, komersialisasi jabatan yang dilakukan oleh mafia birokrasi telah mengakibatkan rendahnya profesionalisme kerja PNS , KKN, sampai pada tidak adanya penanganan kasus – kasus rakyat terutama pada isyu konflik agraria dan ketimpangan agraria.

Kajian Fiqh Korupsi pada Ajaran Islam

Jika kamu menemui orang yang melakukan ghulul. Maka bakarlah kekayaannya dan pukullah ia. (hadits abu Daud)

Dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda : allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap (H.R ahmad bin hanbal)

Rasulullah bersabda “hadiah (pemberian) para pekerja/pengusaha 9untuk mkasud meloloskan keinginannnya) adalah korupsi (H.R. Ahmad)

Tidak ada kekuatan politik yang bisa menyelimuti bangsa ini bila, di setiap sentral kekuasaan tindak penyelahgunaan kekuasaan kerap kali terjadi. Berbagai kegiatan dilakukan dari mulai acara dalam bentuk seminar, lokakarya, penelitian, dan kegiatan lainnnya yang hendak mewujudkan tata pemerintahan yang bersih di lakukan dari hulu sampai hilir. Bahkan aksi atau demontrasipun dipilih menjadi sebuah pendekatan agar cita-cita mulia itu dapat segera terwujud. Tentu pendekatan pihak lainpun dilakukan dalam membaca ruang itu. Baik pihak yang hendak mempertahan status qua ataupun pihak pembaharu. Tak bisa di hindari terjadi perang legitimasi dari yang sederhana hingga luar biasa. Dari menggunakan kesadaran rakyat agar bangkit dari hegemoninya hingga di pihak lain  memainkan dan menggunakan jaringan, politik  dan legitimasi kekuasaan. Semua itu ada capaian yang hendak di tuju. Dan pilihan itu akan terus melahirkan korban tak bisa dipungkiri. Namun pengorbanan itu ada yang berpihak pada kebenaran sejati  sementara dipihak lain ada kebenaran yang dipolitisasi. Tentu sulit di bongkar masing-masing klaim itu, karena penyalah gunaan kekuasaan berbeda dengan perbuatan orang yang dimiskinkan dalam memprotes ketidak adilan meskipun akhirnya itu di baca sebagai kelakukan melanggar hukum seperti anak yang dituduh mencuri sandal, seorang perempuan yang mencuri kakao, dan tindakan lainnnya.

Ekologi dalam Persfektif Islam

Oleh : Ibang Lukmanurdin (Pemimpin pada Pesantren Ekologi Ath Thaariq Garut)

Kondisi ekologi hari ini,

Dalam surat Surah Ar-Rum ayat 41-42  

Terjemahan :

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut di sebabkan karena perbuatan tangan manusia , Allah mengkhendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka , agar mereka kembali (kejalan yang benar). Katakanlah (Muhammad):"berpergian lah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah) ."(Q.S. Ar-Rum:41-42)

Pembangunan Garut Kedepan

Persoalan yang dihadapi :

permasalahan mendasar menuntut perhatian khusus dalam membangun ke depan, diantaranya adalah: (1) masih lemahnya karakter birokrasi dan rakyat; (2) belum terbangunnya sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan; (3) belum berkembangnya nasionalisme kemanusiaan serta demokrasi politik dan ekonomi; (4) belum terjawantahnya nilai-nilai utama kebangsaan dan belum berkembangnya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi dan memaknai nilai-nilai kontemporer secara bijaksana; serta (5) kegamangan dalam menghadapi masa depan serta rentannya sistem pembangunan, pemerintahan, dan kenegaraan dalam menghadapi perubahan.

Teologi Kepemimpinan

Oleh : Ibang Lukmanurdin (Pemimpin Pesantren Ekologi Ath Thaariq Garut)

Hal yang sulit dipungkiri bila kepemimpinan merupakan hal yang terpenting dalam masyarakat dimanapun. Baik sebagai pemimpinan formal maupun pemimpin nonformal diantarnya Ibnu khaldun dalam kitab Muqaddimah banyak berbicara mengenai khalifah dan imamah (kepemimpinan). Ia menarik teori bahwa manusia mempunyai kecendrungan alami untuk memimpin karena mereka diciptakan sebagai khalifah. 

Korupsi, Kejahatan Biadab sistemik

Korupsi berasal dari suatu kata dalam bahasa Inggris yaitu corrupt, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah dan jebol. Menurut Bernardi (1994) istilah korupsi juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Sementara Hermien H.K. (1994) mendefinisikan korupsi sebagai kekuasaan tanpa aturan hukum. Oleh karena itu, selalu ada praduga pemakaian kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan selain tujuan yang tercantum dalam pelimpahan kekuasaan tersebut.

Pola-Pola Korupsi

Baswir (1993) menjelaskan ada 7 pola korupsi yang sering dilakukan oleh oknum-oknum pelaku tindak korupsi baik daari kalangan pemerintah maupun swasta. Ketujuh pola tersebut meliputi : (1) pola konvensional, (2) pola upeti, (2) pola komisi, (4) pola menjegal order, (5) pola perusahaan rekanan, (6) pola kuitansi fiktif dan (7) pola penyalahgunaan wewenang. Untuk menanggulangi terjadinya korupsi yang bermacam-macam jenisnya ini diperlukan strategi khusus dari semua bidang, meskipun untuk menghilangkan sama sekali praktik korupsi adalah sesuatu yang mustahil, tertapi setidaknya-tidaknya ada upaya untuk menekan terjadinya tindak korupsi. Strategi yang dibentuk hendaknya melibatkan seluruh lapisaan masyarakat dan pejabat struktur pemerintahan.

Kemarahan Buruh Tuntut Kebijakan Pro-Poor

Hampir seluruh media massa, aksi masa buruh di beberapa kota besar menjadi berita yang hangat. Tepatnya tanggal 3 oktober 2012 hari rabu, berita itu masih mewarnai lembaran media. Tentu aksi masa dilakukan tidak hanya diarahkan ke Pemerintahan Daerah, namun di kota metropolitanpun diarahkan ke Istana Presiden,HI,DPR RI. Dan masa yang memadati areal itu tidah hanya dari  buruh di sekitar Jabotabek, namun terdiri dari utusan daerah. Berbagai kecaman atas penguasa di lontarkan oleh para masa aksi buruh. Bahkan teriakan SBY mundur dari kursi kekuasaan menjadi tuntutan para aksi masa, bila tuntutan para buruh tak dikabulkan. Mereka akan terus melakukan konsolidasi agar tuntutannya dikabulkan.

IJTIHAD POLITIK

Dalam kancah politik menuju kursi panas dari pilpers hingga pilkada, begitupun soal pemilu legislatif, membicarakan serius akar persoalan bangsa sering kali lepas dan terlewat dari pembicaraan dan perdebatan  serius. Meskipun ada tentu sering kali hanya jadi bacaan pinggiran dan recehan, dibanding membicarakan siapa yang menuju kursi itu. Tentu wacana itu taksalah  menurut kaum konvensional, hingga kini dinyakini bahwa “sosok pigur ” itu menjadi elemen penting dalam proses politik.

Meskipun wacana itu, memerlukan perdebatan yang serius agar memperoleh panduan yang lebih baik bagi bangsa ini, yang hingga hari ini tidak memberikan pembuktian yang cukup bagi rakyat.  Rakyat masih hidup dengan kekuatan dirinya sendiri.

Sementara “Negara” sibuk bagi kepentingan kaum elit penguasa dan partai politik lebih jauh Negara hari ini sibuk melayani pasar dan kaum modal dibanding memenuhi hak-hak dasar rakyatnya.  Kondisi keterpurukan dan potret buruk itu rupanya tidak hanya di wilayah kekuasaan hulu, namun telah menjalar ke kekuasaan di hilir.seperti di Pemerintahan Kabupaten Garut.

Islam, Kapitalis dan Dekolonisasi

Islam adalah sebuah sistem universal yang lengkap (komprehensif, totalitas dan integral), mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan ummat,. akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan. Islam adalah kebudayaan dan perundang-undangan, sains dan hukum. Islam adalah materi dan harta benda, serta usaha dan kekayaan. Islam adalah Jihad dan da'wah, tentara dan ideologi. Sebagaimana Islam juga adalah Aqidah yang murni, dan ibadah yang benar sekaligus", menurut Dr Qordhowi.

Rasa Kebangsaan yang Tergadai

Refleksi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70

Membaca dengan tekun dan sadar gagasan mulia Para founding fathers memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan umum adalah mengubah sistem feodalistik dan sistem kolonialis menjadi sistem modern dan sistem demokrasi (Anhar Gonggong :2002)  Karena Kemerdekaan menurut Sukarno adalah “jembatan emas” menuju cita-cita demokrasi, sedangkan pembentukan “nation and character building” dilakukan di dalam prosesnya. Kalau pada suatu saat Sukarno menyatakan bahwa, “revolusi belum selesai,” maka dalam konteks “nation and character building,” pernyataan demikian dapat dimengerti.Artinya, baik “nation” maupun “character” yang dikehendaki sebagai bangsa merdeka belum mencapai standar yang dibutuhkan. Beberapa hal  berikut terkandung di dalam gagasan awalnya: Pertama, Kemandirian (self-reliance), atau menurut istilah Presiden Soekarno adalah “Berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri). Dalam konteks aktual saat ini, kemandirian diharapkan terwujud dalam percaya akan kemampuan manusia dan penyelenggaraan Republik Indonesia dalam mengatasi krisis-krisis yang dihadapinya. Kedua, Demokrasi (democracy), atau kedaulatan rakyat sebagai ganti sistem kolonialis.

Kemiskinan, Korupsi dan Pembaruan Agraria

Bila Garut dilanda Rawan Pangan (pikiran rakyat, 20/9/2007). Potret itu hingga hari ini tak pernah berubah, meski jumlah anggran pembelanjaan daerah luar biasa lebih dari 2 triliyun. Lantas kemana uang rakyat itu, sulit dijawab oleh orang biasa seperti rakyat. Keberadaan anggaran hanya bisa ditelusuri oleh mereka yang biasa bermain dianggran. Dan tentu  kaum elitlah beserta kroninya, bukan rakyat yang biasa  sering jadi politik atas nama.

Tentu kado pahit bagi rakyat miskin potret itu.  Menjadi bomerang bagi penyelenggara Negara bila masih memiliki tanggung jawab moral dan idiologi . Tak ada yang heran sebenarnya dengan pemberitaan itu bagi petani miskin,buruh tani, terutama dipedesaan. Tiap tahun Garut mengalami rawan pangan selanjutnya kemiskinan. Bahkan Kabupaten-kabupaten lainnyapun bernasib sama. Lakasana perjalanan rutinitas yang tak pernah berakhir. Bahkan seringkali hanya menjadi bahan ejeken, olok-olokan dan  cemoohan. Tak lebih dari itu. Lambat laun seiring dengan waktu, realitas cemoohan itu hilang. Namun hingga kini potret suram realitas social itu belum menjadi bahan renungan mendalam, guna membongkar akar persoalan yang substansial . Bisa jadi lebih idiologis dan strategis dalam membaca persoalan itu, dibanding pemikiran yang bias.

Refleksi Gerakan Partai Politik Pasca Reformasi

Lahirnya potret gerakan parpol yang semakin elitis bahkan eklusif  menjadi saksi kegagalan dalam mewujudkan keinginan rakyat. Keberadaannya menjadi asing bagi rakyat. Kiprah parpol semakin tak bisa menghentikan kecenderungan bergerak ke hal-hal yang sama sekali jauh dari realitas yang dihadapi dan diharapkan masyarakat sehari-hari. Berbagai persoalan rakyat hanya dibaca dengan tindakan recehan.

Kenaikan BBM vs Kesejahteraan Rakyat

Sebagai warga negara, rakyat miskin mempunyai hak dasar yang melekat pada dirinya untuk mendapatkan pemeliharaan hidup oleh negara,  sebagaimana dijamin dalam konstitusi dasar negara, UUD '45, Sebagai konsekuensinya, tentu negara harus bertanggung jawab melindungi, menjaga, dan memelihara kesehatan seluruh warganya tanpa kecuali dan khususnya warga negara yang hidup dalam deraian kemiskinan.